Prakarsa dan inisiatif MMD Initiative dalam membangun negara hukum adalah proses panjang yang harus diiktiarkan dari pembuatan hukum (law making), termasuk pembuatan institusi hukum, pengadaan sumberdaya manusia hukum serta penegakan hukum (law enforcement), termasuk persepsi hukum (legal perception), riset evaluasi untuk advokasi kebijakan, dan eksaminasi.

Kerangka program yang ditawarkan oleh MMD Initiative pada isu demokrasi adalah penelitian, mengembangkan dialog, deseminasi, publikasi, dan riset evaluasi untuk advokasi kebijakan.

Keberagaman adalah fitrah yang lahir labih dulu dari lahirnya Republik Indonesia. Keberagaman dapat menjadi warisan kekayaan yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya namun dapat pula menjadi katalisator pemecah belah persatuan bangsa. Berbagai fenomena telah menunjukkan ke arah perpecahan itu, misalnya terorisme, konflik antar suku, konflik vertikal, dan sebagainya. Kerangka program MMD Initiative bidang ini mencakup audit hukum (legal sudit), riset evaluasi untuk kebijakan, kampanye serta membentuk dan pelatihan penyelesaian sengketa-sengketa (conflict resolution).

Kerangka program MMD Initiative bidang hak asasi manusia mencakup kajian dan kamanye untuk ratifikasi konvensi internasional, regulasi pasca ratifikasi, riset
evaluasi untuk kebijakan, dan advokasi pemenuhan hak-hak konstitusional korban pelanggaran HAM berat.

Kerangka program MMD Initiative bidang ini adalah kampanye pemasyarakatan etika sebagai kekuatan kontrol diri (self control) dan kontrol public (public control)
serta etika sebagai hak (ethic of rights) dan etika sebagai kepedulian (ethic of care). Pada ujungnya MMD Initiative akan mengkampanyekan pembentukan pengadilan etika dalam rangka supremasi etika, tidak hanya supremasi hukum.